Ilustrasi. (Foto: Koran SI)
Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Perdagangan, Diah Maulinda, menargetkan dapat mencetak 100.000 hektar lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Namun, rencana tersebut terkendala infrastruktur dan lahan yang akan digunakan.
Dia mencontohkan, ada lahan yang saat ini masih berstatus kawasan hutan. "Apakah produksi dan lindung, itu kan harus dapet izin dari kemenhut," kata dia di sela-sela acara Kebangkitan Penyuluhan Melalui Tekad dan Kerja Keras Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Empat Sukses Pembangunan Pertanian di Metro, Lampung, kemarin.
Selain dari persoalan hutan lindung, perosalan lainnya yang terkait masalah lahan adalah persetujuan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Menurutnya, pembangunan sawah baru tak melulu disetujui oleh masyarakat adat, di tanah wilayah mereka. "Kita juga terkendala itu (tanah adat)," tambah dia.
Saat ini, penggarapan lahan milik pemerintah yang dimiliki Kementerian Kehutanan sedang diushakan. Akan tetapi penggunaan lahan terkendala masalah persetujuan dari masyarakat adat. "Misalnya di Papua. Kita punya target itu disana itu buah tebu. Kalau kita mau swasembada lahan itu ada di Papua, namun terkendala infrastruktur dan tanah ulayat," tegasnya.
Meski demikian, lahan-lahan yang telah ada tetap dimaksimalkan. Dia mengungkapkan, pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan perbaikan pada pengairan dan pompanisasi. "PU sekarang sudah mengadakan rehabilitisi terhadap irigasi, memang air menjadi masalah dan untuk lahan kita tahulah sekarang sedang konversi lahan tetapi yang mejadi permasalahan itu air, terutama waduk dan irigasi," tutur dia.
"Memang itu membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Ada juga beberapa kanal diperlukan pompa-pompa," tukas dia.
sumber : http://economy.okezone.com/read/2012/07/01/320/656834/ketahanan-pangan-ri-masih-terhambat-infrastruktur
0 Comments On "Ketahanan Pangan RI Masih Terhambat Infrastruktur"
Posting Komentar